Mengubah Peta Jalan Ketidakadilan Ekonomi Dan Hukum Berdasar Konstitusi

Mengubah Peta Jalan Ketidakadilan Ekonomi Dan Hukum Berdasar Konstitusi

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Kasus Bank Century yang ditengarai didesain awal dengan skema adanya krisis keuangan pada Tahun 2008 telah merugikan negara Rp6,7 Triliun lebih, bagaimana kelanjutan pejabat yang berwenang mengambil kebijakan ini? Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo juga melakukan kebijakan ekspor benih lobster (benur) dan “mengambil” Rp8,9 Miliar, namun kena Operasi Tangkap Tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sama-sama melakukan eksekusi atas sebuah kebijakan, dengan nilai ekonomi yang hilang tak sebanding, tapi mengapa keadilan hukum ditegakkan berbeda? Seharusnya publik juga mempertanyakan soal kepantasan dan ketepatan sebuah kebijakan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, namun perlakuan hukumnya berbeda (diskriminasi).

Perlakuan yang berbeda atas kehilangan sumberdaya ekonomi negara terhadap penegakkan hukum oleh KPK, membuat hukum hanya menjadi alat kekuasaan. Dan hal ini akan membuat cita-cita negara hukum atas kesamaan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dilanggar secara kasat mata. Ketidakadilan hukum ini dalam jangka pendek tentu akan membuat posisi kekuasaan yang memerintah (legitimate) akan kehilangan kepercayaan publik (public trust) dan berpotensi mengarah kepada pembangkangan sipil (civil disobedience) melalui pelanggaran-pelanggaran aturan tertib sosial.  Dalam jangka panjang, dampaknya akan terjadi pengabaian atas ketentuan hukum oleh penyelenggara negara berikutnya sehingga sasaran dan tujuan pembangunan ekonomi bangsa dan negara yang akan dirugikan serta kesejahteraan sosial atau kemakmuran bersama terbengkalai.

Pandemi Ketidakadilan Ekonomi

Apalagi persebaran tingkat kemiskinan di Indonesia Per Maret 2020 hampir merata terjadi di pulau-pulau terbesar dan kaya Sumber Daya Alam Indonesia. Jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2020 sejumlah 26,42 juta jiwa atau sebesar 9,78%. Angka ini meningkat dari tahun sebelumnya yang sebesar 9,41% atau 25,14 juta penduduk. Persentase penduduk miskin terbesar terdapat di Maluku dan Papua yang terkenal dengan hasil industri perikanan dan kelautannya, yaitu 20,34%. Sementara itu, persentase terendah terdapat di Kalimantan sebanyak 5,81% yang rata-rata menguasai  komoditas hasil pertambangan (seperti batu bara, minyak dan gas bumi) dan kehutanan.

Pemerintah harus segera membenahi kebijakan anggaran negara yang selama ini terlalu besar dialokasikan untuk kepentingan pembangunan infrastruktur. Kebijakan anggaran yang pro penanggulangan kemisikinan (pro poor) harus lebih diprioritaskan dalam agenda tujuan strategi pembangunan berkelanjutan (sustainability development goals and strategy). Sektor-sektor industri yang menguasai hajat hidup orang banyak selama Indonesia dijajah dahulu dikuasai oleh korporasi swasta VOC Belanda, maka pasca proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) seharusnya dikembalikan penguasaannya kepada kelembagaan ekonomi masyarakat. Diantaranya yaitu,  sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan yang selama masa kolonialisme Belanda, monopoli perdagangan atas komoditas industri-industri ini dikuasai oleh VOC, termasuk jaringan distribusinya ke luar Indonesia. Penduduk Indonesia praktis tidak memperoleh nilai tambah (added value) produksi dan perdagangan berbagai komoditas yang merupakan hasil sumber daya alam dari tanah air mereka sendiri.

Pandemi ketidakadilan ekonomi harus segera diputus agar kelompok masyarakat Indonesia yang mengalami kemiskinan di perdesaan lebih mampu menjangkau (akses) pembangunan industri sektoral secara efektif dan efisien dalam persaingan ekonomi dunia. Sebagaimana halnya kasus OTT KPK terhadap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo di sektor usaha kelautan (benih lobster), maka bukan tidak mungkin pola penguasaan jaringan distribusi (supply chain management) untuk ekspor komoditas lainnya juga dikuasai atau dimonopoli oleh perusahaan tertentu, dan kesejahteraan petani dan nelayan yang dikorbankan. Pembenahan manajemen kelompok masyarakat petani dan nelayan serta yang lainnya harus dilakukan oleh pemerintah dan pemangku kepentingan (stakeholders) sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan ekonomi masyarakat dalam suatu industri dan perdagangan melalui program-program pendampingan.

Agar kesejahteraan rakyat petani dan nelayan secara langsung dapat berubah, maka pendekatan kelembagaan ekonomi yang menguasai hajat hidup orang banyak ini harus dirubah melalui kebijakan negara. Pandemi atau virus korporasi swasta tidak bisa dibiarkan merajalela sehingga mengakibatkan hanya orang per orang yang memperoleh kesejahteraan ekonomi dari hasil komoditas yang diperdagangkan, baik melalui ekspor maupun impor. Kebijakan pemihakan (affirmative policy) harus diberikan kepada Koperasi sebagai kelembagaan ekonomi yang dijamin konstitusi ekonomi (Pasal 33 UUD 1945) dan dimiliki oleh para anggotanya. Sebab, soal hasil penguasaan perdagangan (termasuk ekspor-impor) sektor inilah yang membedakan manfaat dan dampak ekonomi langsung yang diperoleh oleh masyarakat secara luas.

Apabila koperasi berperan sebagai badan hukum usaha yang diberikan hak langsung melakukan ekspor dan impor, maka rantai distribusi (supply chain) komoditas yang diperdagangkan hasilnya akan dinikmati oleh para anggota yang terdiri dari para petani, nelayan, peternak, dan pekebun. Artinya, permasalahan kemiskinan yang terjadi terkait dengan jangkauan (akses) ekonomi yang timpang pada sektor-sektor tertentu akan dapat diatasi secara langsung efek menetes ke bawahnya (trickle down effect) melalui pro pendekatan kebijakan kelembagaan ekonomi. Oleh karena itu, ke arah inilah penanganan pandemi ketidakadilan ekonomi melalui anggaran yang pro kemiskinan (pro poor budget) digelontorkan secara massif.[•]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply