Mendesaknya Penegakkan Ekonomi Konstitusi  Industri Perikanan-Kelautan

Mendesaknya Penegakkan Ekonomi Konstitusi  Industri Perikanan-Kelautan

(Sebuah Pelajaran Kasus OTT Perizinan Ekspor Lobster)

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (periode 2014-2019) Susi Pudjiastuti telah menyampaikan kritikan terkait pemberian izin ekspor benih lobster kepada 26 perusahaan oleh Kementerian Kelautan dan P.erikanan. Dan, persoalan ini bukan hanya sekali disampaikannya atas rencana pemerintah membuka keran ekspor benih lobster lewat akun media sosialnya. Pada tanggal 1 Juli 2020, KKP cq Dirjen Tangkap telah menerbitkan ijin tangkap kepada 26 eksportir bibit lobster tersebut, lalu ditanggapi Susi Pudjiastuti dengan kata. Luar biasaa !!!”.

Tiga bulan lebih waktu berlalu sejak bulan Juli 2020, publik dikejutkan oleh Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Adalah Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dilaporkan ditangkap pada Rabu dinihari, tanggal 25 November 2020. KPK menangkap Edhy Prabowo beserta 10 orang lainnya dengan dugaan korupsi ekspor benih udang lobster (benur) yang dipermasalahkan oleh mantan Menteri KP terdahulu. Publik tentu berharap, bahwa KPK dapat bekerja secara adil dan profesional dalam berbagai kasus korupsi yang “menyakiti” hati rakyat ditengah pandemi covid 19 yang membuat perekonomian bangsa dan negara serta masyarakat semakin sulit. Tentu saja sekaligus membenahi fundamental perekonomian bangsa dan negara yang telah diamanatkan dalam Pasal 33 UUD 1945, dan harus ditegakkan dan dijalankan oleh pemerintah.

Strategi Pembangunan Industri Perikanan-Kelautan

Pasal 33 UUD 1945 (ayat 1,2, dan 3) merupakan konstitusi ekonomi yang  menjelaskan soal susunan, prinsip, dan cabang-cabang produksi penting melalui penguasaan dan kepemilikan kekayaan sumber daya alam, yang harus diformulasikan menjadi sistem ekonomi Indonesia atau SISTEM EKONOMI KONSTITUSI. Pada ayat 1 jelas sekali pernyataan, bahwa susunan perekonomian merupakan sebuah USAHA BERSAMA dengan azas KEKELUARGAAN. Peran negara dan perusahaan negara (BUMN) dalam kegiatan usaha yang berujung pada “kemakmuran bersama”, dan Koperasi yang berbasis pada kekuatan anggota adalah soko guru perekonomian nasional. Maka dari itu, selain menjadi konstitusi politik yang mengatur ketatanegaraan Republik Indonesia,, sesungguhnya UUD 1945 merupakan konstitusi ekonomi.

Sangat disayangkan, pasca reformasi (mundurnya Presiden Soeharto) rujukan utama perekonomian dalam setiap kegiatan kenegaraan, kemasyarakatan, serta kegiatan usaha tidak lagi berasal dari sumber hukum utama, yaitu dasar negara dan konstitusi UUD 1945. Semua kebijakan ekonomi Indonesia yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang (UU) banyak bertentangan dengan UUD 1945, serta dengan lepas tangan setiap produk Undang-Undang yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) kelompok masyarakat dipersilahkan melakukan uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK) sebuah lembaga baru hasil reformasi kelembagaan dan menghilangkan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Melalui kasus korupsi yang berulang kali terjadi dalam setiap pemerintahan Indonesia, maka perlu kiranya segenap elemen bangsa, baik itu partai politik dan lembaga negara lainnya menegakkan Sistem Ekonomi yang merujuk pada Konstitusi ini. Sebab, sejarah lahirnya bangsa dan negara ini dilalui oleh perjuangan melawan penindasan ekonomi oleh korporasi swasta VOC serta kolonialisme Belanda dan terbentuknya ide konstitusi ekonomi mudah diterima oleh para pendiri bangsa (founding father) saat itu sebagai sebuah kesepakatan bersama karena adanya rasa senasib sepenanggungan dan kemandirian (self help). Selain itu,  negara-negara yang menganut sistem hukum sipil (civil law) di negara-negara Eropa Kontinenta menerapkan konstitusi ekonomi sebagai landasan sistem ekonomi mereka daripada di negara-negara yang menganut sistem hukum “common law” seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia.

Praktek yang terjadi di Indonesia saat ini, lain yang dinyatakan oleh konstitusi ekonomi, lain pula yang dijalankan oleh pemerintah melalui UU yang diterbitkan (termasuk Omnibus Law). Pemberian izin ekspor benih udang lobster (benur) kepada 26 perusahaan swasta melalui kedekatannya (nepotisme) dengan pengambil kebijakan (korporasi) yang dimiliki oleh orang per orang jelas mencederai prinsip usaha bersama dan mengabaikan kemakmuran bersama dalam pengelolaan SDA. Apalagi yang diekspor adalah benih lobster yang masih dapat ditingkatkan nilai ekonominya (added value) di dalam negeri, membuka dan memperluas lapangan kerja untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan di desa-desa wilayah perairan Indonesia. Sinergi BUMN dan Koperasi salah satu cara yang tepat untuk dijalankan dalam menghela perekonomian negara agar pertumbuhan ekonomi dan pemerataan hasil-hasilnya melalui penguasaan hulu hingga hilir industri perikanan dan kelautan bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan daerah-daerah sehingga efek menetes ke bawah (trickle down effect) menjadi nyata.

Sudah sepatutnya, Presiden Joko Widodo mengambil langkah-langkah strategis dalam menegakkan sistem ekonomi konstitusi (usaha bersama) dan berperan dalam setiap penyusunan UU yang mengatur soal harta kekayaan Sumber Daya Alam (SDA) yang terkandung di dalam bumi dan air Indonesia dengan lebih memberikan peran kelembagaan ekonominya pada Koperasi dan BUMN. Terkait dengan sumber daya perikanan dan kelautan, seperti udang lobster dan lain-lainya sebaiknya kebijakan strategis diarahkan untuk mengembangkan usaha turun temurun para nelayan melalui Koperasi dibanding menjadi perebutan korporasi swasta yang hanya memakmurkan orang per orang, sehingga pengelolaan industri perikanan dan kelautan (hasil laut)dinikmati hasilnya secara langsung oleh masyarakat sebagai anggota Koperasi, berbeda halnya dengan bentuk badan hukum korporasi swasta (PT,CV) yang hasilnya mengalir hanya kepada pemilik modal (pemegang saham) saja.

Kembalilah Presiden Republik Indonesia ke janji pro rakyat dan kemandirian ekonomi negara ketika kampanye Pilpres dulu sesuai konstitusi ekonomi![•]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply