Optimalisasi SMAP Untuk Pengawasan Internal BUMN Pertamina

Optimalisasi SMAP Untuk Pengawasan Internal BUMN Pertamina

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Selain tidak relevan sama sekali, pembentukan tim khusus yang akan atau telah dibentuk oleh Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Komisaris Utama Pertamina juga berpotensi mengacaukan sistem pengawasan internal di BUMN sebagai entitas ekonomi Negara.  Menangani calon investor yang pernah berminat bekerja sama di proyek kilang Pertamina yang akan diaudit atau diinvestigasi melalu tim khusus ini bukanlah tugas pengawasan komisaris. Apalagi, Tim Khusus itu akan bernegosiasi ulang dengan calon investor yang sempat berminat menggarap proyek kilang dengan Pertamina, sama saja mengambil alih kewenangan Direksi. Hal ini bukannya mempermudah jalannya operasi perusahaan dan kinerja manajemen, justru sebaliknya.

Memang benar, agar sasaran dan tujuan BUMN sebagai perusahaan publik dapat tercapai, maka perlu dilakukan penerapan pengawasan yang mampu mengantisipasi tindak penyimpangan, mengawasi kinerja manajemen dalam berbagai program dan kegiatan sebagai ukuran penilaian tata kelola yang baik (good corporate governance). Untuk itulah, penerapan sistem pengawasan dan penilaian kinerja yang lebih terbuka menjadi sebuah keharusan pengelolaan perusahaan berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas publik.

Dasar Hukum Tim Khusus Ahok

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT. Pertamina (Persero) yang diungkapkan Ahok melalui akun pribadinya (channel youtube) tidak diurus secara profesional dan bersandarkan hanya utang tidaklah disampaikan melalui data dan fakta yang valid. Dan, utang bukanlah merupakan sesuatu aib sebagaimana halnya menjadi fokus pemberitaan di berbagai media, walaupun Ahok sejatinya tak pernah menyampaikannya. Sebagaimana perusahaan atau korporasi swasta lain,  utang hanyalah salah satu cara atau pilihan instrumen dalam melakukan pembiayaan pembangunan bagi perusahaan maupun negara untuk mengatasi kekurangan dana. Banyak perusahaan dan bahkan negara menggunakan utang dalam mempercepat proses pengembangan usaha atau bisnis intinya (core business), begitu juga halnya negara dalam rangka mengatasi permasalahan kekurangan dana pembangunan untuk mengakselerasi sasaran dan tujuan yang ingin dicapai.

Namun, penggunaan dana utang secara tidak tepat dan apalagi terus menerus bergantung pada pembiayaan dari utang akan berdampak tidak sehat bagi keuangan suatu perusahaan dan juga negara. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian dalam berutang menjadi faktor yang sangat penting mempengaruhi kebijakan pendanaan bagi suatu perusahaan dan negara, terutama dalam memisahkan konsep utang sebagai sebuah kebutuhan (needs) atau keinginan (wants). Dalam konteks inilah perlunya koordinasi dan komunikasi internal BUMN antara direksi dan komisaris harus dilakukan secara optimal sebelum pengambilan keputusan.

Lalu, apa yang menyebabkan Komisaris Utama BUMN Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempersoalkan utang tersebut secara terbuka dengan rencana pembentukan tim khusus, apa dasar peraturan dan per Undang-Undangan yang digunakan? Mungkinkah Ahok mengabaikan konsepsi BUMN dan segala fakta kontribusi BUMN bagi kepentingan rakyat banyak dan turut terlibat aktif membantu kalangan usaha kecil dan menengah serta korporasi swasta. Disamping itu,  terlalu pendek waktu bagi Ahok yang belum sampai setahun menjabat Komut Pertamina untuk mengetahui secara keseluruhan (detail) kompleksitas manajemen BUMN Pertamina, apalagi industri minyak dan gas bumi (migas( saat ini. Sebelum membuat pernyataan terbuka, seharusnya Ahok sudah mengetahui, bahwa Pertamina sebagai perusahaan publik telah menerapkan International Standardization of Organization (ISO) dalam aspek-aspek pengawasan organisasi bisnis sebagai perusahaan publik. Penerapan ISO juga meliputi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001:2016. Termasuk dalam hal ini adalah penggunaan sistem pengawasan publik dengan melalui pelaporan pelanggaran (whistle blowing system) sebagai aksi untuk menciptakan Pertamina Baru yang bersih (Pertamina New Clean) dalam mendukung tata nilai korporasi yang berkinerja baik. Dengan demikian, perangkat pengawasan atau pemeriksaan BUMN diluar yang resmi atau organik seperti rencana pembentukan Tim Khusus untuk memeriksa proyek tertentu oleh Komisaris Utama BUMN Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok menjadi tidak relevan.

Sesat pikir mengenai aspek pengawasan dan pemeriksaan BUMN ini harus ditertibkan supaya tidak menjadi ajang “keributan” publik yang hanya bertujuan untuk membangun citra bersih diri dengan mengabaikan kepentingan publik, bangsa dan negara secara luas. Dalam aspek pemeriksaan keuangan BUMN, kewenangan pemeriksaan atas kekayaan BUMN sudah berada pada lembaga tinggi negara, yaitu Badan Pemeriksa Keiangan (BPK). BPK memeriksa keuangan BUMN secara periodik, dan mengeluarkan hasil audit yang dilakukannya secara terbuka. Sesuai  Undang-Undang No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi BPK yang bertindak melakukan secara keseluruhan atas berbagai kebijakan manajemen BUMN dalam mengelola keuangannya, termasuk proses pelelangan (tender), kerjasama investasi dan sumber pendanaan dari utang.

Berbagai kebijakan direksi Pertamina yang dipersoalkan Ahok sebagai tak masuk akal dalam kalkulasi bisnis sehingga menanggung utang yang jumlahnya cukup besar harus dilihat secara menyeluruh (komprehensif) dan faktual. Sebagai contoh, kebijakan manajemen Pertamina yang  mengakuisisi sumur minyak di luar negeri atau pembelian ladang minyak yang dilakukan menggunakan sumber dana dari utang harus dicarikan oleh Ahok cara alternatif lainnya jika memang ada atau tidak asal menyampaikan opini saja pada akun YouTube POIN yang telah disebarluaskan pada hari Rabu tanggal16 September 2020. Jika memang pengelolaan utang untuk menindaklanjuti kebijakan pemerintah dalam mengatasi defisit migas mencapai sasaran kemandirian energi nasional tidak dikelola dengan baik, maka secara internal mekanisme SMAP sudah tersedia. Jika Ahok menemukan keganjilan dalam kasus itu, maka sebagai Komut dapat menindaklanjuti temuannya melalui koordinasi dan konfirmasi dengan jajaran direksi sebagai instrumen pengawasan internal.

Penugasan BUMN

Perlu diketahui oleh publik, bahwa sebagian besar BUMN yang beroperasi sejak pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan warisan dari perusahaan-perusahaan Belanda dan swasta asing lainnya yang dinasionalisasikan. Hal itu dilakukan setelah pada tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di wilayah Indonesia. Tindaklanjut dari kebijakan tersebut, maka sejak Tahun 1957-1960, terdapat sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasikan menjadi BUMN dan ada yang diberikan kepada pengusaha swasta nasional. Dalam perspektif sejarah inilah, lalu secara akuntansi kekayaan (asset) BUMN adalah kekayaan (asset) Negara.

Ahok juga harus memahami bahwa perusahaan BUMN seringkali dibuat dalam posisi dilematis oleh berbagai produk UU yang ada dan terkadang saling bertolak belakang sehingga akan menyulitkan posisi hukum Direksi dan Komisaris BUMN di kemudian hari. Pernyataan Ahok soal utang BUMN Pertamina sebagai tindakan manajerial harus dilihat dalam perspektif ketentuan dan peraturan UU BUMN, UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, berbagai UU Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan UU No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara terkait pemisahan kekayaan negara yang terdapat pada Pasal 2 huruf (g) dan (h), serta penugasan pemerintah yang dibebankan pada BUMN. Lebih dari itu, Ahok harus mempelajari secara mendalam sejarah BUMN melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya yang beroperasi berdasar sistem ekonomi kapitalisme menjadi mandat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945.

Tata kelola BUMN, khususnya Pertamina tidaklah pada tempatnya dipersoalkan oleh Ahok dengan menyampaikan secara terbuka kepada publik dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019. Pernyataan Ahok itu lebih tepat dilakukan oleh seseorang yang berada di luar struktur organisasi dan manajemen perusahaan, bukan orang yang sedang menjabat sebagai komisaris Pertamina. Melakukan hal yang tidak pada tempatnya ini, bukan saja mengabaikan ketentuan peraturan dan per-Undang-undangan terkait yang berlaku dalam BUMN. Tindakan Ahok ini juga ibarat menepuk air didulang, terpercik muka sendiri yang tidak perlu dilakukan jika memahami tugas pokok dan fungsinya.

Merupakan sebuah kebutuhan mendesak dan merupakan penugasan Pasal 66 UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang telah berulangkali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo serta harus diselesaikan juga oleh jajaran komisaris dengan solutif terkait kemandirian energi nasional. Selama pengelolaan BUMN Pertamina dilakukan oleh jajaran direksi melalui prinsip-prinsip manajemen serta memenuhi aspek transparansi dan akuntabilitas publik, maka tidak ada alasan Ahok membentuk tim khusus dimaksud.

Justru dalam hal pengawasan dan antisipasi penyimpangan yang berpotensi terjadi, maka melalui SMAP ini Pertamina telah siap mengelola berbagai kebijakan yang ditugaskan oleh pemerintah, termasuk mengelola utang untuk pengembangan kapasitas usaha bidang energinya. Kapasitas dan energi Ahok harus lebih diarahkan untuk mencapai sasaran dan tujuan ini, jika ingin dianggap sebagai warga negara yang mengedepankan nasionalisme bukan ekstrimisme, kecuali Ahok memiliki tujuan lain.[•]

1 comment

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply

1 Comment

  • ANITA LANSAM
    October 15, 2020, 2:57 am

    Halo,
    Nama saya ANITA LANSAM (lansamanita@gmail.com) dari Tambun, Indonesia Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ALLAH yang telah mengakhiri penderitaan saya melalui Avants Loans karena telah memberikan pinjaman sebesar Rp280.000.000,00. Bagi yang sedang mencari pinjaman harus sangat berhati-hati karena banyak sekali lender palsu dimana-mana, hanya sedikit yang asli. Saya mengatakan ini karena saya scammed hampir Rp40jt. Hanya PINJAMAN AVAN yang nyata dan tepercaya karena mereka mentransfer pinjaman saya ke rekening saya tanpa menghabiskan banyak waktu. Mereka yang mencari pinjaman online asli dan sah harus menghubungi AVANTS LOAN melalui
    Email: (avantloanson@gmail.com)
    Whatsapp: (+6281334785906)

    REPLY