Utang BUMN Dampak Kebijakan Pemerintah, Bukanlah Aib Direksi

Utang BUMN Dampak Kebijakan Pemerintah, Bukanlah Aib Direksi

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT. Pertamina (Persero) yang diungkapkan Ahok melalui akun pribadinya (channel youtube) tidaklah merupakan suatu aib sebagaimana halnya menjadi berita di berbagai media. Sebab, utang hanyalah salah satu cara atau pilihan untuk melakukan pembiayaan bagi perusahaan maupun negara dalam mengatasi kekurangan dana. Banyak perusahaan dan bahkan negara menggunakan utang dalam mempercepat proses pengembangan usaha atau bisnis intinya (core business), begitu juga halnya negara dalam rangka mengatasi permasalahan kekurangan dana pembangunan untuk mengakselerasi sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Namun, penggunaan dana utang secara tidak tepat dan apalagi terus menerus bergantung pada pembiayaan dari utang akan berdampak tidak sehat bagi keuangan suatu perusahaan dan juga negara. Maka dari itu, prinsip kehati-hatian dalam berutang menjadi faktor yang sangat penting mempengaruhi kebijakan pendanaan bagi suatu perusahaan dan negara, terutama dalam memisahkan konsep utang sebagai sebuah kebutuhan (needs) atau keinginan (wants).

Lalu, apa yang menyebabkan Komisaris Utama BUMN Pertamina Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mempersoalkan utang tersebut secara terbuka? Kemungkinan besar Ahok memang mengabaikan konsepsi BUMN dan fakta kontribusi BUMN bagi kepentingan rakyat banyak serta kalangan usaha swasta.

Tafsir Kekayaan Negara

Sebagian besar BUMN yang beroperasi sejak pasca Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 merupakan warisan dari perusahaan-perusahaan Belanda dan swasta asing lainnya yang dinasionalisasikan. Hal itu dilakukan setelah pada tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 Tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Milik Belanda di wilayah Indonesia. Tindaklanjut dari kebijakan tersebut, maka sejak Tahun 1957-1960, terdapat sebanyak 700-an perusahaan Belanda di Indonesia berhasil dinasionalisasikan menjadi BUMN dan ada yang diberikan kepada pengusaha swasta nasional. Dalam perspektif sejarah inilah, lalu secara akuntansi kekayaan (asset) BUMN adalah kekayaan (asset) Negara.

Namun, sejak adanya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maka ada persoalan terhadap kekayaan BUMN dan Negara ini. Dari perspektif hukum, Erman Radjagukguk (Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia/FH-UI) pernah menyampaikam, bahwa Persero maupun kekayaan BUMN Perum sebagai badan hukum BUKANLAH menjadi bagian dari kekayaan negara. Erman berpendapat, bahwa ‘kekayaan negara yang dipisahkan’ di dalam BUMN hanya berbentuk saham. Artinya, kekayaan BUMN tidak menjadi kekayaan negara disebabkan oleh adanya saham.

Erman merujuk pada Pasal 1 Ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang menyatakan bahwa Perusahaan Persero, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 persen dimiliki oleh negara yang tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. Selanjutnya, Pasal 11 menyatakan terhadap Persero berlaku segala ketentuan dan prinsip-prinsip yang berlaku bagi Perseroan Terbatas sebagaimana diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (yang telah berubah menjadi UU No. 40 Tahun 2007). BUMN yang berbentuk Perum juga adalah bagian badan hukum yang berdasarkan Pasal 35 ayat (2) UU No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN yang menyatakan bahwa Perum  memperoleh status Badan Hukum sejak diundangkannya Peraturan Pemerintah tentang pendiriannya.

Berdasarkan beberapa hal di atas, Erman menilai bahwa BUMN tidak menjadi bagian dari kekayaan negara. Akibat kesalahpahaman dalam pengertian “kekayaan negara” ini, tuduhan tindak pidana korupsi juga mengancam Direksi BUMN. UU No. 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi memang menjelaskan bahwa seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun baik dipisahkan atau tidak dipisahkan merupakan bagian dari keuangan negara. Namun, Erman menekankan bahwa “kekayaan negara yang dipisahkan” dalam BUMN yang dimaksud adalah secara fisik berbentuk saham yang dipegang oleh negara. Tetapi, harta kekayaan yang dimiliki oleh BUMN tidak menjadi bagian dari kekayaan negara.

Sesat pikir mengenai kekayaan BUMN bukanlah merupakan kekayaan negara adalah berasal dari kesalahan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Hal ini pernah disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Hasan Bisri atas upaya gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang dilakukan oleh Forum BUMN, Biro Hukum Kementerian BUMN dan Pusat Pengkajian Masalah Strategis Universitas Indonesia pada Tahun 2013. Pasal yang dimohonkan untuk diuji materi saat itu, yaitu pasal 2 huruf (g) dan (h). Pokok persoalan yang diuji materikan tersebut menyatakan bahwa kekayaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak lagi masuk dalam lingkup keuangan negara. MK pada akhirnya menolak uji materi tersebut, dan apabila MK mengabulkannya tentu berimbas besar terhadap pengelolaan keuangan negara. Gugatan uji materi itu terhadap pasal 2 huruf (g) dan (h) terkait materi Kekayaan Negara yang dipisahkan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Hasan menyatakan, bahwa apabila dikabulkan permohonan uji materi tersebut, maka akan membuat hilangnya kewenangan BPK untuk memeriksa keuangan BUMN. Sementara UU No. 15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menjabarkan tentang tugas pokok dan fungsi BPK. Pada prinsipnya semua badan yang mengelola keuangan negara merupakan lingkup kewenangan BPK dan BUMN sebagai kekayaan negara termasuk di dalamnya. Hasan menilai, BUMN yang penyertaan modalnya disetor oleh negara tidak bisa dipisahkan dalam kekayaan negara. Menurutnya, pengertian dipisahkan adalah dipisahkan pencatatannya dari APBN, tapi tidak terpisahkan dari negara. Sebab,  tujuan pembentukan BUMN bukan semata-mata mencari keuntungan, tapi juga ada keterwakilan negara di dalamnya. Lebih jauh Hasan saat itu mengatakan dampak yang paling besar apabila gugatan Forum BUMN beserta kelompok masyarakat lainnya dikabulkan MK adalah hilangnya kewenangan BPK untuk mengaudit laporan keuangan BUMN. Dengan begitu, BUMN akan masuk kategori perusahaan swasta (private) yang membuat potensi korupsi akan lebih merajalela, karena laporan keuangan tak lagi diawasi BPK.

Tata kelola BUMN, khususnya Pertamina yang tidak pada tempatnya dipersoalkan oleh Ahok dengan menyampaikan secara terbuk kepada publik dalam kapasitasnya sebagai Komisaris Utama Pertamina sejak 22 November 2019 lebih tepat disebut perilaku yang mengabaikan ketentuan peraturan dan per-Undang-undangan terkait yang berlaku dalam BUMN. Berbagai kebijakan direksi Pertamina yang dipersoalkan Ahok tak masuk akal dalam kalkulasi busnis sehingga menanggung utang yang jumlahnya cukup besar harus dilihat secara menyeluruh (komprehensif) dan faktual. Sebagai contoh, kebijakan manajemen Pertamina yang  mengakuisisi sumur minyak di luar negeri atau pembelian ladang minyak dilakukan yang menggunakan sumber dana dari utang harus dicarikan oleh Ahok cara alternatif lainnya jika memang ada atau tidak asal menyampaikan opini saja pada akun YouTube POIN yang telah disebarluaskan pada hari Rabu tanggal16 September 2020.

Ahok juga harus memahami bahwa perusahaan BUMN seringkali dibuat dalam posisi dilematis oleh berbagau produk UU yang ada UU dan terkadang saling bertolak belakang sehingga akan menyulitkan posisi hukum Direksi dan Komisaris BUMN di kemudian hari. Pernyataan Ahok soal utang BUMN Pertamina sebagai tindakan manajerial harus dilihat dalam perspektif ketentuan dan peraturan per-UU-an yang dibebankan pada BUMN. Lebih dari itu, Ahok harus mempelajari secara mendalam sejarah BUMN melalui kebijakan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing lainnya yang beroperasi berdasar sistem ekonomi kapitalisme menjadi mandat konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945.

Berdasar pengalaman uji materi UU Keuangan Negara yang pernah dilakukan oleh masyarakat itu, perlu kiranya pernyataan Ahok mengenai utang Pertamina sejumlah US$ 16 Miliar tidak dijadikan alasan bagi Komut Pertamina itu untuk melakukan audit tersendiri setelah BPK melakukannya. Bahwa masih terdapat UU yang masih bermasalah dalam tafsir atas kekayaan BUMN dan kekayaan negara yang dipisahkan oleh para ahli hukum dan perspektif kewenangan BPK dalam pemerikssaan kekayaan negara. Utang yang dipersoalkan Ahok itu adalah termasuk menambah kekayaan BUMN dan atau negara untuk mencapai tujuan kemandirian energi dalam industri minyak dan gas bumi merupakan sebiah kebutuhan mendesak yang telah berulangkali disampaikan oleh Presiden Joko Widodo dan bukan aib, apalagi tidak ada kebejatan moral (moral hazard) sebagaimana yang dilakukan Ahok dahulu atas kasus hukumnya menista agama.[•]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply