Presiden Tidak Bisa Dibiarkan Sendirian Mengelola Perekonomian

Presiden Tidak Bisa Dibiarkan Sendirian Mengelola Perekonomian

Oleh: Defiyan Cori

Ekonom Konstitusi

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 26 Februari 2020 telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Dalam Perpres tersebut, Kemenko Perekonomian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian untuk memberikan dukungan, pelaksanaan inisiatif, serta pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Berdasarkan itu, Kemenko Perekonomian mengoordinasikan: a. Kementerian Keuangan; b. Kementerian Ketenagakerjaan; c. Kementerian Perindustrian; d. Kementerian Perdagangan; e. Kementerian Pertanian; f. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional; g. Kementerian Badan Usaha Milik Negara; h. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; i. Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. ‘’Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,’’ bunyi Pasal 51 Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 yang ditandatangani oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada 28 Februari 2020 itu.

*Kinerja Perekonomian Memburuk*
Badan Pusat Statistik ( BPS) telah menyampaikan kinerja ekonomi makro Indonesia pada Triwulan II Tahun 2020, yaitu Produk Domestik Bruto (PDB) Republik Indonesia menghasilkan minus hingga 5,32 persen. Berdasarkan perhitungan kuartalan, maka ekonomi terkontraksi sebesar 4,19 persen dan secara kumulatif terkontraksi 1,26 persen. Kontraksi ini lebih dalam dari konsensus pasar maupun perkiraan atau ekspektasi pemerintah dan Bank Indonesia yang berada di kisaran 4,3 persen hingga 4,8 persen. Sedangkan berdasarkan pengeluaran secara tahunan (year on year/yoy), semua komponen mengalami kontraksi dengan konsumsi rumah tangga mencatatkan penurunan paling dalam. Kenapa kontraksi ini bisa disebut dengan istilah pertumbuhan ekonomi Indonesia minus 5,32 persen (-5,32%) oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani? Apanya yang mengalami pertumbuhan dari data-data yang telah disampaikan tersebut, bukankah pencapaian kinerja ekonomi yang kontraksi itu lebih tepat disebut KEMEROSOTAN EKONOMI? Publik tentu memahami dan tidak akan mempermasalahkan terlalu jauh pencapaian kinerja ekonomi ini, tapi penggunaan istilah pertumbuhan ekonominya, apakah itu tepat, sementara data dan faktanya tidak tumbuh?

Secara faktual, data-data kinerja prekonomian Indonesia menunjukkan lemahnya koordinasi yang telah dijalankan selama hampir 1 tahun terakhir. Selain telah terjadi kontraksi atau pencapaian negatif atas konsumsi rumah tangga yang mencapai -5,51 persen. Dan, hanya ada dua komponen yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, yaitu perumahan dan perlengkapan rumah tangga sebesar 2,36 persen; serta kesehatan dan pendidikan 2,02 persen. Kontraksi yang terdalam terjadi pada kelompok usaha restoran dan hotel sebesar 16,53 persen.

Dengan berbagai catatan peristiwa pada Triwulan II-2020, ekonomi Indonesia kalau PDB atas dasar harga konstan kita bandingkan pada Kuartal II-2019, maka ekonomi kontraksi 5,32 persen, kata Suhariyanto dalam konferensi video, pada Hari Rabu, tanggal 5 Agustus 2020. Menurut pengeluaran secara tahunan (year on year/yoy), semua komponen mengalami kontraksi dengan konsumsi rumah tangga mencatatkan penurunan paling dalam. Sektor hotel dan restoran -16,53 persen Kontraksi konsumsi rumah tangga tercatat hingga -5,51 persen. Hanya ada dua komponen yang masih mencatatkan pertumbuhan positif, yakni perumahan dan perlengkapan rumah tangga 2,36 persen; serta kesehatan dan pendidikan 2,02 persen. Kontraksi yang terdalam adalah restoran dan hotel sebesar 16,53 persen.

Selama 5 tahun terakhir pengelolaan ekonomi disemua sektor yang dikendalikan oleh tim ekonomi kabinet kerja, tak satupun sasaran (target) pertumbuhan ekonomi yang dikehendaki Presiden Joko Widodo dapat dicapai. Pertumbuhan ekonomi rata-rata hanya mampu berada dikisaran angka 4,75-5,1 persen per tahun, alih-alih masih bisa mencapai angka 6 persen pada masa Pemerintahan Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, walaupun paradigma tim ekonomi kabinetnya masih arus utama (mainstream) kapitalistik dan liberalistik.

Kontribusi sektor konsumsi pada masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) dalam membentuk Produk Domestik Bruto (PDB) atas pertumbuhan ekonomi tahunan masih sejumlah 70 persen. Sedangkan yang berhasil dicapai oleh tim ekonomi Kabinet Kerja I hanya berkisar pada angka 60 persen lebih, atau semakin menurun, termasuk sumbangan sektor manufaktur dan migas.

Badan Pusat Statistik (BPS) juga mengkorfimasi buruknya kinerja tim ekonomi dengan menyampaikan laporannya, bahwa neraca perdagangan Indonesia pada bulan Januari 2019 mengalami defisit sebesar USD 1,16 Miliar. Defisit ini menjadi yang terparah sejak Tahun 2014, untuk periode yang sama.

Pada Januari 2014, neraca perdagangan Indonesia mengalami defisit USD 443,9 juta, Januari 2015 surplus USD 632,3 juta, Januari 2016 surplus USD 114 juta, Januari 2017 surplus USD 1,4 miliar dan pada Januari 2018 defisit sebesar USD 680 juta. BPS menjelaskan, bahwa banyak faktor yang menyebabkan defisit neraca perdagangan pada bulan Januari 2019 yang begitu besar, salah satunya adalah terkait harga komoditas di pasar internasional yang turun seperti produk CPO. Akibatnya, meski secara volume ekspor Indonesia naik, namun secara nilai mengalami penurunan karena harga komoditas yang juga turun.

Termasuk dalam hal ini adalah volume ekspor batubara yang masih naik, tapi karena harganya juga turun, maka kenaikan volume tak berpengaruh signifikan dalam memperbaiki neraca perdagangan dan ini adalah tantangan besar yang harus segera dibenahi. Selain itu, juga terjadi penurunan harga karet dunia yang membuat nilai ekspor komoditas tersebut juga mengalami kondisi yang sama.

Pada bulan Mei 2019 berdasar laporan BPS, defisit migas Indonesia mencapai US$ 980 Juta, meskipun sektor non migas mengalami surplus sebesar US$ 1,19 Miliar. Indonesia juga masih mengandalkan ekspor Liquid Petroleum Gas (LPG), padahal permintaan global untuk komoditas ini tidak terlalu signifikan, dan otoritas cenderung reaktif menanggapi gejolak perekonomian global. Oleh karena itu, pemerintah perlu mengatasi permasalahan defisit migas ini melalui pembenahan kebijakan secara sistemik dan struktural, termasuk peningkatan kapasitas pengolahan migas di dalam negeri, mengurangi impor migas dan memberikan insentif pada BUMN energi kita.

Di bidang ekonomi inilah, pemerintahan perlu melakukan perubahan sistemik untuk mecapai cita-cita kemandirian ekonomi yang ingin dicapai Presiden. Paling tidak, ada 3 (tiga) isu krusial yang harus dikerjakan dengan konsepsi yang komprehensif, menghindarkan tumpang tindih peraturan dan per-UU-an agar tujuan pembangunan lebih konsolidatif, serta memperkuat koordinasi antar kementerian/lembaga, sebuah keharusan didelegasikan kepada para Menteri bidang ekonomi terkait atas posisi strategis BUMN ke depan oleh pemerintahan Kabinet Indonesia Maju sebagai periode kedua, tahun 2024-2029 yang dipimpin Presiden Joko Widodo, yaitu:

Pertama, Revisi UU sektor ekonomi yang berdampak pada pengabaian penegakkan pasal 33 UUD 1945, Kedua, Revisi UU kelembagaan ekonomi dan entitas bisnis yang dijamin konstitusi ekonomi, yaitu BUMN dan Koperasi. Ketiga, Pembelian kembali (buy back) saham-saham BUMN strategis untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia
Ketiga isu itu harus diterjemahkan dalam pengelolaan sektoral yang juga merupakan isu strategis dan menjadi perhatian serius (concern) negara-negara di dunia, yaitu soal Pangan (Food), Energi (Energy) dan Air (Water) atau istilahnya FEW dan harus menjadi prioritas bagi Kabinet Indonesia dibawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Isu-isu strategis yang merupakan sumber utama kehidupan masyarakat Indonesia dalam pengelolaan kekayaan alam yang terkandung didalamnya atau Sumberdaya Alam (SDA) perlu segera diakomodasi untuk kepentingan kemakmuran bersama bukan kemakmuran orang per orang..

Untuk mengatasi sumbatan (bottle neck) sinkronsasi dan koordinasi antar sektor dan lembaga pemerintahan sebagai akibat tumpang tindih serta tidak sejalannya UU dan peraturan sektor ekonomi yang berlaku terhadap perintah konstitusi ekonomi Pasal 33 UUD 1945, maka bukan Omnibus Law lah yang dibutuhkan. Yang mendesak segera dibenahi dalam menata sistem perekonomian Indonesia supaya kinerja ekonomi yang tidak mampu mengatasi permasalahan ketimpangan struktural, sektoral dan kultural dapat diselesaikan oleh sistem ekonomi yang sesuai dengan mandat konstitusi. Prioritas utama adalah membuat Undang-Undang Sistem Ekonomi Konstitusi atau sebagaimana perintah ayat 1 Pasal 33 UUD 1945 ditegaskan sebagai SISTEM EKONOMI USAHA BERSAMA. Hanya dengan menegakkan susunan perekonomian yang berdasar konstitusi ekonomi inilah perbaikan kinerja perekonomian nasional menjadi sebuah keniscayaan.

Apabila kinerja perekonomian dalam periode pertama pemerintahan Presiden Joko Widodo yang terjadi hanya rata-rata 4,74% – 5% per tahun tidak bisa diperbaiki sementara daerah-daerah menanti konsistensi kebijakan pemerintah. Justru ketidakkonsistenan pernyataan dan analisa makro ekonomi Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan yang pada awalnya optimis dengan kinerja perekonomian Indonesia didukung oleh perbandingan kinerja ekonomi terhadap negara-negara lain serta adanya penghargaan sebagai Menkeu terbaik dunia untuk pengelolaan perekonomian negara Indonesia, sementara disaat yang berbeda dia juga menyampaikan soal akan terjadinya resesi ekonomi?

Lalu dengan data kinerja perekonomian dari BPS tersebut justru pernyataan dan analisa makro ekonomi Sri Mulyani Indrawati membingungkan publik. Maka, kredibilitas Menkeu terbaik dunia perlu dipertanyakan sebagai pejabat pemerintahan atas pernyataan mengenai RESESI EKONOMI yang dimaksud, siapa obyeknya yang akan terkena jika memang hal itu terjadi, wilayah perkotaan atau perdesaan, sektor apa saja? Jangan sampai analisa makro ekonomi berubah-rubah terus sementara sebagai pemegang otoritas yang menguasai data (an authority person will make certainty policy) dan lebih mampu untuk mengolahnya menjadi kebijakan, kecuali Menteri Koordinator Perekonomian dan Menteri Keuangan tidak pernah memakai data dan analisa sama sekali.

Pada tugas koordinasi dan sinktonisasi, tampak sekali kedua Menteri ini akan menjadikan pandemi covid 19 sebagai kambing hitam kinerja perekonomian bangsa dan negara dengan mempersalahkan kebijakan daerah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Sikap reaktif lebih ditunjukkan pembantu Presiden ini dibanding antisipasi Menko Perekonomian dan Menkeu atas gejala siklus ekonomi yang telah diperkirakan banyak ekonom akan terjadi dan pengaruh sistem ekonomi kapitalisme yang semakin memudar terkait dengan pengelolaan ekonomi Indonesia berdasar perintah KONSTITUSI Pasal 33? Publik menunggu tanggungjawab Menko Perekonomiam Airlangga Hartarto dan Menkeu atas tugas pokok dan fungsi yang diembannya masing-masing dalam meningkatkan kinerja perekonomian nasional tanpa membangun opini keterkaitan dengan negara lain dan seolah-olah faktor eksternal lebih dominan mempengaruhi Indonesia.[•]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply