Penurunan Harga BBM Kewenangan Pemerintah

Penurunan Harga BBM Kewenangan Pemerintah

Oleh : Salamuddin Daeng

Harga minyak dunia anjlok, sejak wabah melanda dunia. Corona memang bukan satu satunya penyebab, pertumbuhan ekonomi global yang melemah dalam lima tahun terakhir memberi andil besar dalam pelemahan harga minyak mentah dunia. Para analis telah meramalkan bahwa masa depan harga minyak mentah makin buruk bagi perusahan hulu migas.

Dalam konteks ekonomi Indonesia minyak dan gas merupakan faktor kunci. Produksi hulu migas dan harga minyak mentah menentukan seberapa uang masuk dalam kas negara, jika produksi kecil dan harga rendah makan uang masuk ke kantong pemerintah otomatis kecil. Sementara migas masih merupakan sekror penyumbang terbesar pendapatan negara baik pajak maupun Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Sementara di hilir migas merupakan “darah” dalam perekonomian Indonesia. Jika harga minyak naik maka otomatis harga harga akan naik. Namun jika harga minyak turun bisa berdampak sebaliknya. Konsumsi minyak dan gas merupakan penentu inflasi dan itu artinya menentukan daya beli masyarakat.

Selain itu migas merupakan faktor kunci yang menentukan biaya dalam industri dan pembangkit listrik. Menentukan biaya produksi listrik dan industri. Dengan demikian jika harga minyak mahal maka otomatis biaya dalam industri dan pembangkit listrik akan semakin mahal. Sebaliknya jika harga migas turun maka akan berdampak sebaliknya. Demikian juga dalam kegiatan perdagangan dan diatribusi barang barang di dalam negeri, migas merupakan faktor kunci. Sejauh hasil penerbitan selama ini menunjukkan bahwa harga energi minyak gas dan listrik berkorelasi significant terhadap listrik, industri, perdagangan dan konsumsi.

Naik turunnya harga minyak global dipengaruhi oleh faktor faktor yang bersifat global, peran para pemain pemain global, baik negara penghasil minyak, perusahaan penghasil besar minyak, dan megara negara industri maju yang notabene mereka adalah konsumen utama minyak dunia.

Selain itu harga minyak dunia juga dipengaruhi oleh kesepakatan kesepakatan internasional, perjanjian multilateral di bidang ekonomi, keuangan dan lingkungan hidup. Isue perubahan iklim tidak bisa diabaikan dan merupakan faktor penentu arah kebijakan internasional tentang migas. Namun yang lebih menentukan adalah arah kebijakan keuangan global yang merupakan sumber uang bagi negara dan perusahaan produsen migas.

Bagaimana kebijakan negara industri maju, termasuk Tiongkok dalam menyikapi harga minyak. Dasar dari kebijakan mereka adalah kemampuan industri mereka dan persaingan dalam perdagangan internasional. Mereka meletakkan kebijakan migas nasional atas dasar pertimbangan dalam memenangkan persaingan global. Itulah mengapa USA selalu meningkatkan Supply migas dalam mempertahankan harga minyak yang tetap rendah, dan Tiongkok secara tertutup menerapkan kebijakan subsidi termasuk dalam kebijakan energi terbaharukan. Intinya adalah industri dan perdagangan internasional mereka. Target harus menang dalam kompetisi.

Bagaimana Indonesia? negara ini mengimpor separuh lebih kebutuhan migas nasional. Itulah mengapa sebetulnya negara ini berada pada posisi diuntungkan oleh penurunan harga minyak. Itu jika Indonesia meletakkan urusan utamanya adalah industri dan konsumsi masyarakat sebagai penopang ekonomi. Namun jika Indonesia masih meletakkan pendapatan bagi hasil dan pendapatan pajak migas sebagai strategi unruk memompa uang ke dalam APBN maka harga minyak dunia yang turun akan berdampak pada merosotnya penerimaan APBN. Itulah mengapa Indonesia harus segera keluar dari semua ketergantungan pada pendapatan dari sektor migas. Indonesia harus memilih strategi memperkuat industri dan konsumsi, dan menjadikan produksi minyak sebagai sumber pemenuhan kebutuhan sendiri. Karena Indonesia diuntungkan juga oleh ketersediaan energi lainya ternasuk batubara dan panas bumi .

Sejauh ini belum ada kebijakan yang sesuai dengan perkembangan keadaan internasional dan kondisi ekonomi nasional yang diputuskan oleh Kementerian ESDM. Kondisi pelemahan harga minyak, gas juga harga batubara, sejauh yang kita lihat belum disikapi dengan kebijakan yang bermanfaat dalam menjaga kelangsungan ekonomi nasional. Apakah ESDM punya pikiran lain yang progresif, belum terwujud dalam kebijakan baik jangan pendek maupun jangka panjang.

Sementara presiden Jokowi cukup tanggap menyikap keadaan ini, misalnya dengan mengumumkan lisrik gratis bagi golongan bawah. Walaupun kebijakan ini belum dijalankan oleh menteri ESDM dengan regulasi turunannya. Sementara dalam isue migas presiden belum ada respon. Boleh jadi dikarenakan tidak ada masukan dari menteri. Tidak prakiraan keadaan yang dikeluarkan oleh ESDM terkait apa dan bagimana minyak dan gas ke depan.

Padahal sudah muncul desakan dari bawah agar harga minyak diturunkan sesuai dengan laju penurunan harga minyak dunia. Meskipun sebetulnya pada saat yang sama terjadi pelemahan rupiah sehingga minyak impor yang harus dibeli BUMN pertamina masih tetap mahal karena mennggunakan valuta asing. Inilah yang harus dihitung dengan benar dalam rumusan kebijakan ESDM nantinya. Termasuk asumsi subsidi BBM dalam APBN 2020 apakah masih relevan atau tidak.

Sementara dilain pihak menteri keuangan telang mengeluarkan prakiraan keadaan dengan membuat asumsi pertumbuhan ekonomi bisa negatif. Faktor penyebabnya menurut menkeu asalah sektor konsumsi yang melemah, dan sektor industri yang akan memlngalami kontraksi pada 2020. Sementara industri dan konsumsi adalah penyumbang terbesar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsimsi sendiri masih mengkontribusikan 55-60 persen GDP Indonesia.

Dengan demikian maka kebijakan Menteri ESDM harusnya sejalan dengan keinginan Presiden misalnya perintah gratis listrik golongan bawah dan perkiraan menteri keuangan. Fokus utama adalah bagaimana menjaga kelangsungan industri, termasuk listrik dan komsumsi masyarakat.

Maka secara otomatis menteri ESDM harusnya mengeluarkan kebijakan harga BBM yang sesuai dengan usaha untuk tetap menggairahkan industri, membantu energi primer pembangkit listrik, menggairahkan konsumsi masyarakat dengan harga BBM yang terjangkau di tengah wabah. Kebijakan tersebut harus tetap memperhatikan keadaan keuangan BUMN Pertamina yang masih mengimpor minyak mentah, BBM dan juga LPG. Kebiajkan menteri ESDM harus mampu menyerap stimulus ekonomi yang dialokasikan pemerintah untuk diserap sektor energi, BBM, listrik dan juga dapat dimanfaatkan oleh Pertamina dan PLN. Sehingga kedua BUMN ini bisa menjalankan kebijakan negara dalam menghadapi wabah. Sehingga dua BUMN energi tetap menjadi obor dengan bahan bakar yang cukup, tidak menjadi lilin yang meleleh dan bangkrut.[•]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply