PENGECER BAHAN BAKAR MINYAK MINI (SEHARUSNYA) DAPAT MENJADI PENOPANG EKONOMI KERAKYATAN

PENGECER BAHAN BAKAR MINYAK MINI (SEHARUSNYA) DAPAT MENJADI PENOPANG EKONOMI KERAKYATAN

 

Oleh:

M Ibnu Fajar

Menurut data BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas bumi) pada tahun 2018 jumlah lembaga penyalur yang beroperasi sebanyak 7455. Lembaga penyalur adalah tempat penyaluran bbm (bahan bakar minyak) dari badan usaha pemegang izin niaga umum kepada konsumen pengguna bbm. Berdasarkan jumlah penyalur yang beroperasi pada luas wilayah daratan Indonesia 1,9 juta km2, maka rasio rata rata keterjangkauan wilayah pelayanan lembaga penyalur secara nasional adalah sekitar 1:254 km2. Ini menunjukan bahwa sebagian masyarakat di wilayah tertentu mengalami kesulitan dalam mendapatkan bbm karena jumlah lembaga penyalur masih sangat kurang. Maka tidak heran jika muncul para pengecer bbm yang dikenal dengan nama bentol (bensin botol) atau “pertamini”. Fenomena tumbuhnya pengecer bbm dari tahun ke tahun ini adalah akibat dari meningkatnya kegiatan masyarakat sejalan dengan meningkatnya taraf hidup masyarakat di wilayah tertentu sehingga kebutuhan untuk mendapatkan bbm juga meningkat. Menurut sumber dari asosiasi pengusaha pom mini pada tahun 2018 terdapat sekitar 120.000 usaha pengecer bbm melalui pom mini di seluruh wilayah Indonesia.
*Kendala Legalitas*

Dilihat dari sisi legalitas, pasal 23, UU no.22 tahun 2001sebenarnya secara jelas telah mengatur mengenai perizinan dalam melakukan kegiatan usaha niaga bahan bakar minyak, yang dikenal sebagai Izin Usaha Niaga Umum dan Izin Niaga Niaga Terbatas. Bahkan dalam pasal 53 UU yang sama, juga telah dijelaskan dan diatur mengenai ketentuan sanksi pidana untuk kegiatan niaga bbm yang tidak memiliki izin. Situasi ini menjadi kontradiktif. Di satu sisi pengecer bbm ini tumbuh karena meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk mendapatkan bbm, di sisi lain kegiatan usaha ini tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya UU no. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Ada beberapa pihak yang mengatakan bahwa untuk pengecer bbm melalui pertamini cukup memiliki ITP ( Izin Tanda Pabrik) saja, padahal ITP ini dikeluarkan oleh Dinas Metrologi Kementerian Perdagangan untuk produk-produk Dispenser yang telah lolos uji teknis di Dinas Metrologi di Bandung, jadi bukan untuk perizinan niaga bahan bakar minyak.
Bahkan ada pula yang menggunakan izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat mengakomodir untuk kegiatan penjualan bbm melalui pengecer bbm ini.
*Kendala Pasokan*

Pengecer bbm saat ini mendapatkan pasokan bbm dari lembaga penyalur atau SPBU.
Dari sisi peraturan hal ini tidak boleh dilakukan mengingat bahwa lembaga penyalur bbm adalah titik serah bbm kepada konsumen pengguna akhir bukan untuk di niagakan kembali. Begitu juga dari
sisi keselamatan, kegiatan pebelian bbm oleh pengecer bbm di SPBU biasanya menggunakan jerigen atau modifikasi tanki kendaraaan yang sudah tentu sangat rawan terbakar.
Sistim digitalisasi SPBU yang sedang dilakukan oleh Pertamina akan mempersulit para pengecer bbm ini mendapatkan pasokannya karena dispenser di SPBU tidak dapat lagi melayani pembelian bbm dengan menggunakan jerigen.
*Pengecer bbm sebagai usaha mikro dan usaha kecil*

Berdasarkan data BPH migas terdapat lebih dari 200 Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) bahan bakar minyak. Pemerintah sebenarnya dapat mendorong para BU-PIUNU untuk terjun ke bidang ritel bbm melalui penyalur mini. Kementerian ESDM telah mencabut izin mendirikan lembaga penyalur untuk mudahkan BU-PIUNU membangun lembaga penyalurnya. Pertamina yang telah terjun ke bisnis ritel sejak puluhan tahun yang lalu sudah memulai program penyalur mini yang diberi nama Pertashop. Demikian juga beberapa BU-PIUNU sudah memulai kegiatan usaha mini SPBU ini.

Namun, hal ini masih terkendala dikarenakan nilai investasi penyalur mini yang dipersyaratkan masih relatif tinggi yaitu di atas Rp 100 jt per penyalur mini. Padahal penyalur mini ini dapat dijadikan kegiatan usaha mikro dan usaha kecil yang menjadi penopang ekonomi masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah.

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. Data yang dihimpun dari kementerian koperasi dan UMKM adalah tahun 2014-2016 jumlah UMKM lebih dari 57 juta unit dan pada tahun 2017 jumlah UMKM diperkirakan berkembang sampai lebih dari 59 juta unit. Khusus untuk usaha yang masuk ke dalam kelompok usaha mikro dan usaha kecil adalah usaha yang memiliki kekayaan bersih Rp 50 juta. Artinya bahwa memang pengecer bbm ini dapat dikategorikan sebagai penyalur mino jenis usaha mikro atau kecil jika nilai investasi nya dibawah Rp 50 juta. Jika kita hitung nilai investasi terbesar untuk penyalur mini ini adalah pembelian mesin dispenser bbm. Sekarang ini dengan menjamurnya pengecer bbm, mengakibatkan tumbuhnya usaha bengkel pembuatan mesin dispenser. Bahkan kalau kita lihat tampilannya juga tidak kalah dengan mesin dispenser impor. Untuk kualitas memang harus diuji oleh Direktorat Metrologi sebagai pihak yang berwenang untuk mengeluarkan ITP (Izin Tanda Pabrik) . Belum lagi kualitas pompa minyak serta instrumen lain di dalam mesin dispenser yang harus memenuhi aspek keselamatan / safety.

Mengingat jumlah pengecer bbm yang jumlah nya terus tumbuh dari ke tahun, maka perlu ada solusi dalam mengakomodasi kepentingan usaha mikro dan usaha kecil dalam bidang penyediaan bbm skala mini ini.
Dengan perkiraan jumlah sekitar 120.000 pengecer bbm mini di seluruh Indonesia, maka apabila para pengecer bbm ini diberikan legalitas yang sesuai dengan peraturan perundangan akan menjadi kekuatan ekonomi masyarakat dalam menunjang ekonomi nasional.
Oleh karena itu pemerintah perlu mendorong Pertamina atau badan usaha lainnya untuk menjadi bapak angkat usaha mikro dan usaha kecil dalam penyediaan bbm mini ini termasuk mengakomodir aspek legalitas, pasokan dan sisi keamanannya.
Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara di bidang penyediaan bahan bakar minyak selain sebagai institusi bisnis juga sebagai katalisator pembangunan ekonomi nasional sudah selayaknya untuk menjadi bapak angkat bagi para pengecer bbm mini ini. Tentu persyaratan nilai investasi harus menjadi pertimbangan selain aspek teknis dan aspek bisnis dalam mengakomodasi pengecer bbm mini ini. Kemudian dari sisi pemerintah juga perlu membuat regulasi dalam hal penetapan lokasi persyaratan pengecer mini. Apabila ini dapat dijalankan maka dua persoalan utama bangsa ini akan dapat teratasi yaitu, peningkatan ekonomi melalui kegiatan ekonomi kemasyarakatan serta peningkatan akses bahan bakar minyak oleh masyarakat melalui pengecer bbm yang memiliki legalitas serta askep keamanan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.[•]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply