KCIC Harus Bertanggungjawab Atas Kebocoran Dan Kebakaran Pipa Milik Pertamina

KCIC Harus Bertanggungjawab Atas Kebocoran Dan Kebakaran Pipa Milik Pertamina

Oleh: Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

(Persero) Pertamina, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang merupakan entitas ekonomi milik negara, kembali mendapatkan musibah, yaitu kebakaran pada pipa yang tengah menyalurkan BBM jenis Pertamina Dex dari Terminal Ujung Berung Ke Padalarang. Kebakaran hebat terjadi di Kampung Mancong, Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat, pada Hari Selasa tanggal 22 Oktober 2019 dan diduga kuat disebabkan oleh pekerjaan pengeboran pada proyek trase kereta cepat Jakarta-Bandung oleh PT Kereta Cepat Indonesia Cina (KCIC).

Atas kejadian yang merugikan BUMN Pertamina dan kemungkinan terganggunya pasokan BBM kepada masyarakat konsumen, maka ini  hal-hal yang perlu jadi perhatian :

1. Sebelum adanya proyek pembangunan jalur trase kereta cepat Jakarta-Bandung, maka pipa milik Pertamina yang terbakar itu telah lama dibangun.

2. Seharusnya pihak KCIC telah melakukan kajian menyeluruh (komprehensif) atas pekerjaan pengeboran proyek trase tersebut sehingga tak mengganggu keamanan pipa milik Pertamina.

3. Pihak Pertamina tidak bisa disalahkan dalam musibah kebakaran dimaksud, sebab Pertamina tidak saja tak terlibat dalam pengerjaan proyek yang dikerjakan oleh KCIC itu, bahkan justru menjadi korban dan mengalami kerugian atas kelalaian pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta- Bandung tersebut.

4. Meminta kepada pihak KCIC untuk bertanggungjawab penuh atas musibah yang dialami oleh Pertamina beserta kerugian yang menyertainya sekaligus dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan setempat.

5. Pihak KCIC, melalui PR & CSR Manager PT KCIC Deni Yusdiana, telah membenarkan terjadinya insiden pada proyek Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) untuk konstruksi elevated yang dikerjakan oleh kontraktor KCJB. Oleh karena itu, harus segera melakukan klarifikasi soal beban dan tanggungjawab resiko dan kerugian yang diderita publik setempat. Hal ini supaya Pertamina yang merupakan perusahaan negara tak menjadi korban yang dipersalahkan publik, sehingga terjadi disinformsi.

Apabila tidak terjadi perkembangan yang cukup positif atas opini yang telah terbentuk sebagai akibat pernyataan sepihak KCIC, maka sebaiknya Pertamina melakukan somasi atas perbuatan disinformasi dan melanggar hukum yang bisa saja merugikan BUMN secara ekonomi dan sosial. [•••]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply