Kegagalan Dalam Pengelolaan Migas Nasional, Bagaimana Jokowi Menata Kementerian ESDM ke Depan?

Kegagalan Dalam Pengelolaan Migas Nasional, Bagaimana Jokowi Menata Kementerian ESDM ke Depan?

Oleh : Salamuddin Daeng

Tidak ada kemajuan dalam sektor migas lima tahun terakhir. Bahkan keadaan makin memburuk. Hal ini ditandai oleh beberapa hal indikator utama :

1) Penguasaan Asing Masih Dominan Dalam Migas

Sampai dengan saat ini sebagian besar investasi dalam usaha hulu migas masih didominasi modal asing.  Produksi minyak sebesar 33% masih dikuasai Chevron Pacific Indonesia (Rokan Block), sebesar 28% Exxon Mobil (Cepu Block), sebesar 9% Total E&P Indonesia, sebesar 13% Other Block swasta, dan hanya 12% dimiliki Pertamina EP.

Sementara produksi gas sebesar 22% Total E&P Indonesie (Mahakam Block), sebesar 22% BP Tangguh, 17% ConocoPhillips (Corridor PSC), 6% Medco E&P Senoro Toili Joint Operating Body (JOB), 3% VICO (Sanga-sanga Block), 4% Kangean Energy Indonesia (Kangean Block), 4% Premier Oil Natuna Sea Block A  dan hanya 12% yang dimiliki Pertamina EP Operation Areas. (Sumber : pwc, 2019)

2) Pendapatan Negara dari Migas Mengecil

Pada tahun 2004 pendapatan Negara dari migas senilai 21% persen dari total pendapatan Negara. Pada tahun 2014 pendapatan Negara dari migas sebesar 14 % dari total pendapatan negara. Namun pada tahun 2017 pendapatan Negara dari migas hanya tersisa 4% dari pendapatan Negara.

3) Ketergantungan Makin Besar pada Impor

Nilai impor migas Indonesua tahun 2018 mencapai US$30,91 miliar atau senilai Rp 438,94 triliun. Indonesia memang diuntungkan oleh penurunan harga minyak dalam lima tahun terakhir. Namun dari sisi volume impor mengalami peningkatan sangat fantastis dikarenakan produksi nasional yang terus menurun, sementara kebutuhan nasional meningkat.

Singapura adalah pengirim minyak terbesar untuk Indonesia dengan nilai Rp 170 triliun lebih atau mencapai 40% dari total impor Indonesia. Menteri ESDM hanya menjadi menteri perhubungan bagi minyak Singapura untuk dikirim ke Indonesia.

Kegagalan di atas merupakan masalah kunci yang dihadapi sektor migas. Pemerintahan Jokowi harus serius membenahinya. Kementrian ESDM harus dibersihkan dan diperbaiki perannya. Sehingga kegagalan teraebut tidak terulang kembali, dalam hal ini harus ditata ulang baik visi, misi, sistem pengelolaan hingga aparatur penyelengara negara yang bertugas di sektor ini yakni Menteri ESDM. Presiden perlu perombakan total.

*Penulis adalah pengamat Ekonomi dari AEPI

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply