Strategi Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Mendapatkan BBM Secara Adil dan Merata

Strategi Meningkatkan Akses Masyarakat Dalam Mendapatkan BBM Secara Adil dan Merata

Oleh : M Ibnu Fajar

Dengan luas wilayah daratan Indonesia kira-kira 1,9 juta Km2 serta jumlah lembaga penyalur SPBU yang ada yaitu 7455 (sumber data BPH Migas).

Dengan melihat jumlah SPBU tersebut, jika di hitung ratio rata rata area jangkauan SPBU secara nasional adalah sekitar 1:250 km2. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, ratio rata rata area jangkauan SPBU nya sekitar 1:50 km2. Artinya bahwa jumlah SPBU di Indonesia secara umum masih kurang, sehingga tidak heran jika muncul para pengecer bbm yang tidak berizin.

Jumlah pengecer BBM tidak berizin yang biasa disebut Pom mini ini terus tumbuh seiring dengan kebutuhan masyarakat terhadap akses untuk mendapatkan BBM. Tidak ada data yang pasti mengenai jumlahnya, namun menurut informasi dari asosiasi pengusaha Pom mini, di Jawa Timur saja terdapat kurang lebih 10,000 Pom mini.

Dilihat dari sisi legalitas, pasal 23, UU no.22 tahun 2001sebenarnya secara jelas telah mengatur mengenai perizinan dalam melakukan kegiatan usaha niaga BBM, yang dikenal sebagai Izin Niaga Umum atau Izin Niaga Terbatas. Bahkan dalam pasal 53 UU yang sama, juga telah dijelaskan dan diatur mengenai ketentuan pidananya. Situasi ini menjadi kontradiktif. Di satu sisi pom mini yang tidak berizin ini tumbuh karena ada kebutuhan masyarakat akan akses terhadap BBM, di sisi lain Undang Undang Migas tidak dapat mengakomodasi kegiatan pom mini ini.

Pemerintah sebenarnya telah membuat program-program untuk mengatasi permasalahan kesenjangan akses terhadap BBM pada, khususnya di wilayah 3T dan wilayah yang mekanisme pasarnya belum berjalan. Program BBM satu harga yang dicanangkan Presiden Jokowi pada tahun 2016 telah berjalan dengan baik.

Menurut data di BPH Migas telah terbangun 134 penyalur BBM satu harga dan di targetkan akan terbangun 170 lembaga penyalur BBM satu harga diseluruh Indonesia sampai dengan akhir tahun 2019.  Artinya pertumbuhan lembaga penyalur BBM satu harga berkontribusi sekitar 2-3% terhadap pertumbuhan SPBU secara nasional, ini tentu belum mencukupi jika dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi serta jumlah penduduk.

Untuk itu perlu ada terobosan yang dapat mempercepat pertumbuhan SPBU di daerah, khususnya daerah-daerah yang memiliki ratio jangkauan SPBU nya di atas 1:250 km2.

Ada 2 hal yang mungkin dapat menjadi “way out” guna menurunkan ratio jangkauan SPBU yang pada akhirnya dapat meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan BBM.

1).Ada lebih dari 200 Badan Usaha Pemegang Izin Niaga Umum (BU-PIUNU) yang berniaga BBM, khususnya BBM industri atau JBU (Jenis Bahan bakar Umum). Pemerintah dapat mendorong para BU-PIUNU untuk terjun ke bidang ritel BBM melalui penyalur SPBU masing-masing. Kementerian ESDM telah mencabut izin mendirikan lambaga penyalur SPBU sehingga lebih mudah bagi BU-PIUNU untuk membangun SPBU nya. Sudah ada beberapa BU- PIUNU selain Pertamina yang telah terjun ke bisnis ritel dengan mendirikan SPBU Mini dengan investasi yang terjangkau.

Menurut informasi dari BU-PIUNU tersebut, investasi membangun SPBU mini tersebut di kisaran Rp 100 juta-an. Sebut saja PT Garuda Mas Energi dan Exxo Mobil, mereka telah memulai bisnis ritel ini dengan membangun beberapa SPBU mini di wilayah Jawa Barat.

Terakhir, Pertamina pun telah memulai bisnis SPBU mini dengan Pertashop nya. Pemerintah daerah diharapkan mendorong pertumbuhan SPBU mini dengan memberikan kemudahan perizinan. Sedangkan dari sisi regulasi, BPH Migas dapat melakukan pengaturan wilayah dan lokasi niaga dari para BU-PIUNU sehingga SPBU mini dapat tumbuh secara merata di seluruh pelosok tanah air.

2).Mewajibkan para BU-PIUNU swasta untuk membangun SPBU mini dan mengalokasikan paling banyak 5% dari total volume penjualan BBM industri untuk dijual di wilayah yang belum terdapat lembaga penyalur SPBU atau disebut sebagai Remote Market Obligation (RMO).

Data BPH Migas mencatat volume penjualan BBM non PSO pada tahun 2018 sebanyak 48 juta KL. Artinya paling banyak 2,4 juta KL dapat dijual melalui SPBU mini di wilayah yang belum terdapat penyalur SPBU. Adapun distribusi BBM dapat dilakukan dengan sistem “swap” atau tukar pakai dengan memanfaatkan fasilitas penyimpanan bersama. Hal ini sudah secara jelas diatur dalam UU no.22 tahun 2001, Pasal 29 yang berbunyi,

(1) Pada wilayah yang mengalami kelangkaan Bahan Bakar Minyak dan pada daerah-daerah terpencil, fasilitas Pengangkutan dan Penyimpanan termasuk fasilitas penunjangnya, dapat dimanfaatkan bersama pihak lain.

(2) Pelaksanaan pemanfaatan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur oleh Badan Pengatur dengan tetap mempertimbangkan aspek teknis dan ekonomi.

Apabila kedua hal diatas dapat direalisasikan, maka diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat dalam mendapatkan BBM secara adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia.[•••]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply