Beberapa Saran Untuk Pertamina Pasca Musibah di ONWJ, Karawang

Beberapa Saran Untuk Pertamina Pasca Musibah di ONWJ, Karawang

Oleh : Defiyan Cori, Ekonom Konstitusi

Musibah bisa terjadi kapanpun dan dimanapun, apalagi yang berhubungan dengan usaha pertambangan minyak dan gas bumi yang beresiko dan dengan investasi yang besar (high-investment risk).  Tidak ada satupun perusahaan minyak dan gas bumi (oil and gas industry) yang mampu menghindarkan diri dari resiko yang tinggi dari kegiatan eksplorasi, baik itu di onshore (di darat) maupun di offshore (di laut) meskipun Standar Operasi dan Prosedur (SOP) sudah dijalankan dengan benar. Namun, apabila alam dan pemilik alam semesta berkehendak lain, maka tidak satupun makhluk hidup di dunia mampu menghindarkannya.

Begitu jugalah halnya dengan musibah yang terjadi pada lokasi pengeboran minyak dan gas bumi milik BUMN Pertamina dari sumur YY-A1, perusahaan negara yang dicintai rakyat Indonesia ini akibat adanya kebocoran gas yang tak diharapkan terjadi. Atas kejadian yang tak terduga pada tanggal 21 Juli 2019 di wilayah pantai utara Pulau Jawa, Kabupaten Karawang ini, maka penanganan dini dengan melokalisir dampak tumpahan telah dilakukan dengan baik, cepat dan tanggap oleh tim Pertamina agar tidak meluas seperti kejadian di Teluk Meksiko pada Tahun 2010.

Namun demikian, agar dampak kerusakan lingkungan yang mungkin saja akan dipermasalahkan oleh berbagai pihak dengan motif dan tujuan tertentu tidak terjadi, maka diminta kepada Dewan Manajemen (Direksi dan Komisaris) Pertamina melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

  1. Agar komunikasi publik kemajuan penanganan wilayah pantai pulau jawa yang terdampak kerusakan lingkungan akibat muntahan minyak dan gas bumi dapat dilakukan secara luas dan periodik untuk memastikan bahwa kebocoran tidak meluas.
  2. Sebaiknya pihak Pertamina menyampaikan Manajemen Pengelolaan dan Penanganan Kebocoran Gas dimaksud dan Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) kepada publik sebagai pengetahuan umum agar musibah ini menjadi perhatian dan dapat membangun kerjasama dengan masyarakat setempat.
  3. Secepatnya membangun komunikasi dengan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) agar musibah yang terjadi ini dapat pula menjadi kepedulian pemerintah sebagai pemegang amanat dalam menjaga kepentimgan usaha (national business interest) BUMN untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.

Agaknya memang tidaklah tepat bagi pemerintah untuk mengajukan tuntutan ganti rugi kepada BUMN, khususnya Pertamina dalam hal adanya musibah yang terjadi di luar kendali manusia. KLHK akan terkena moral hazard jika “bermain gendang” di atas kesulitan BUMN yang masih 100 persen adalah MILIK NEGARA walaupun ada celah Undang-Undang memberikan peluang untuk hal tersebut.[•••]

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply