INSA Tuntut Pemerintah Ciptakan Equals Treatment Untuk Tingkatkan Daya Saing Dunia Pelayaran

INSA Tuntut Pemerintah Ciptakan Equals Treatment Untuk Tingkatkan Daya Saing Dunia Pelayaran

Jakarta, LinkPublik.com

Indonesian Shipowner Association (INSA) meminta kepada pemerintah untuk membuat  kebijakan yang bersifat equal treatment atau perlakuan setara seperti negara lain yang menerapkan kebijakannya bagi industri pelayaran mereka, baik dari sisi moneter maupun fiskal. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan daya saing industri pelayaran nasional agar mampu bersaing dengan negara lain di dunia.

“Kebijakan equal treatment sangat dibutuhkan mengingat pemerintah ingin menjadikan laut sebagai basis pembangunan di masa mendatang, dan memiliki cita-cita Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia,” ujar Ketua Umum INSA, Carmelita Hartoto di Jakarta, Selasa (30/10).

Menurut Carmelita, pelayaran membutuhkan dukungan bunga bank yang kompetitif dari perbankan dalam negeri. Di negara lain bunga bank bagi pelayaran hanya 2-4 persen, sedangkan Indonesia masih mencapai 11-14 persen. “Kami (pelayaran) juga butuh tenor waktu pinjaman dalam jangka yang panjang,” kata dia.

Selain itu dari sisi fiskal, kata dia, pelayaran nasional masih dikenakan pajak penghasilan/PPH 1-2 persen, sedangkan pelayaran asing tidak dikenakan pajak di negaranya. Hal itu salah satunya yang menjadikan usaha pelayaran nasional masih sulit bersaing dengan pelayaran asing.

INSA, kata dia, mencatat masih adanya beberapa hambatan yang menjadi tantangan industri pelayaran. Misalnya, masih adanya beberapa pelaksanaan regulasi yang belum tepat atau keliru sehingga berpotensi menimbulkan biaya tinggi.

“Untuk itu, diperlukan persamaan persepsi dalam menetapkan suatu regulasi. Tentunya kami berharap dapat segera dicarikan solusi terbaik, dengan harapan akan mendorong kinerja industri pelayaran nasional, yang pada akhirnya akan ikut mengerek kinerja ekonomi kita di masa depan,” tuturnya.

Meski demikian, Carmelita tak bisa memungkiri jika selama 4 tahun pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) telah terjadi pengembangan infrastruktur yang cukup massif dilakukan. Karena itu, Pelayaran berharap pembangunan atau pengembangan infrastruktur supaya kontinu dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan potensi kargo, serta kajian pendanaan yang matang.

Terakhir, Carmelita juga mengapresiasi dikeluarkannya Paket Kebijakan Ekonomi XV pada Juni 2017 terkait daya saing penyedia jasa logistik nasional, yang salah satu fokusnya terkait pemberian kesempatan dan peningkatan peran dan skala usaha untuk angkutan laut dalam mengangkut barang ekspor impor.

“Kebijakan ini kami harap dapat berjalan konsisten, sehingga berdampak tidak hanya bagi industri pelayaran nasional, tapi juga dapat menekan defisit neraca jasa perdagangan kita di masa mendatang,” pungkasnya. (SNU)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply