Pemerintah Perpanjang IUPK Freeport Hingga Akhir Juli

Pemerintah Perpanjang IUPK Freeport Hingga Akhir Juli

Jakarta, LinkPublik.com

Pemerintah secara resmi memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia hingga 31 Juli 2018. Perpanjangan izin diberikan agar kegiatan operasi dan produksi di tambang PT Freeport Indonesia tak terganggu.

Dirjen Mineral Dan Batubara Kementerian ESDM, Bambang Gatot Ariyono mengatakan, meski IUPK perusahaan tambang asal AS itu diperpanjang, namun pihaknya memberikan tenggat waktu kepada Freeport hingga akhir Juli 2018 ini agar seluruh proses  negosiasi dengan pemerintah diselesaikan.

“Perpanjangan hanya diberikan selama satu bulan karena negosiasi antara pemerintah dan Freeport ditargetkan selesai selambat-lambatnya akhir bulan ini,” ujar Bambang di Kantornya, Jakarta, Rabu (4/7).

Seperti diketahui, ada 4 isu yang dinegosiasikan pemerintah dengan Freeport, yaitu perpanjangan stabilitas investasi jangka panjang yang diinginkan Freeport, perpanjangan kontrak hingga 2041, kewajiban divestasi saham, dan pembangunan smelter.

Bambang mengungkapkan, salah satu hal yang masih mengganjal dalam negosiasi adalah masalah lingkungan di area tambang Freeport. Namun sayangnya dia tidak mau merinci sampai dimana perkembangannya dengan alasan permasalahan itu berada di bawah koordinasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

“Karena memang ada beberapa hal yang dalam proses penyelesaian, yang utamanya dalam rangka menyelesaikan aspek lingkungan antara KLHK dan tim Freeport. Saya kurang jelas tapi tim kita monintor tapi itu langsung ditangani KLHK sehingga bisa ditanya ke mereka. Kami monitor, kami juga support,” tuturnya.

Selain masalah lingkungan, Bambang menegaskan isu-isu lain yang dinegosiasikan pemerintah dan Freeport sudah mendekati final, seperti nilai divestasi saham Freepot. Lalu, pembahasan smelter juga terus berjalan dan begitu juga perpanjangan izin operasi.

“Untuk kegiatan yang lain, divestasi, smelter, dan perpanjangan izin operasi artinya mengenai ketentuan sudah dalam proses final. Untuk masalah lingkungan diperlukan waktu sehingga kita memberikan waktu kembali tetapi waktu itu hanya satu bulan untuk PT Freeport dan Inalum bisa menyelesaikan sampai 31 Juli 2018,” pungkasnya. (SNU)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply