Cuti, Capres Petahana Masih Bisa Gunakan Fasilitas Negara

Cuti, Capres Petahana Masih Bisa Gunakan Fasilitas Negara

Jakarta, Linkpublik.com

Cuti calon presiden petahana atau incumbent akan diatur dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum.Komisioner KPU, Wahyu Setiawan memastikan calon presiden petahana wajib cuti, saat berkampanye.

“Kalau cuti pilkada kan, petahana itu cuti selama tahapan kampanye. Tapi kalau pilpres, petahana cuti saat kampanye saja,” kata Wahyu ketika dikonfirmasi, Rabu (04/4).

Wahyu menegaskan, cuti capres petahana tidak otomatis melucuti kewenangan publiksebagai Presiden. Menurutnya, KPU harus mempertimbangkan keberlangsungan tugas pemerintahan yang diemban oleh capres petahana.

“Pada saat kampanye, tentu saja posisi dia sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan ajeg, tetapi dititikberatkan tidak menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas minimum yang diatur seperti pengamanan,” ujar Wahyu.

Namun, dia menegaskan, mekanisme cuti bagi capres petahana ini belum memastikan sejumlah aturan, termasuk bagaimana mengatur fasilitas pesawat kepresidenan. Saat ini, KPU masih menunggu Peraturan Pemerintah terkait mekanisme cuti bagi capres petahana.

“Tergantung pada sisi keamanan pesawat itu bagian dari keamanan presiden atau bukan? Kalau pesawat itu bagian dari keamanan, itu pasti saja dia melekat, termasuk misalnya kendaraan dinas anti peluru, terus pengamanan-pengamanan lain, baik mobil maupun pesawat,” kata Wahyu.

Sementara secara terpisah, Ketua DPR Bambang Soesatyo menyebut keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) membuat peraturan tentang kewajiban cuti kampanye bagi presiden dan wakil presiden petahana yang mengikuti pemilihan presiden 2019 sebagai hal yang tidak biasa.

“Kebijakan ini tidak biasa, karena itu, saya tidak tahu motivasi dan dasarnya KPU membahas dan mengambil keputusan tersebut,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Dia mengatakan bahwa kalau presiden mengambil cuti saat kampanye maka akan ada kekosongan kekuasaan, dan ini akan mempengaruhi keberlangsungan pemerintahan dan negara.

“Peristiwa Pilpres bukan kali ini saja, kita sudah melewati masa-masa Pilpres dan memberikan pengalaman kepada kita. Kita tidak melihat adanya gangguan ketika Presiden masih menjabat lalu mencalonkan diri kembali,” ujarnya.

Politikus Partai Golkar itu khawatir penerapan aturan cuti presiden selama masa kampanye justru menimbulkan masalah ketika presiden harus mengambil keputusan definitif segera.

“Dikhawatirkan bisa saja setiap detik dan setiap menit ada ancaman yang memungkinkan diambilnya keputusan seorang presiden definitif. Kalau misalnya cuti, masa ada pelaksana tugas presiden,” katanya.

Dia berharap menjelang berbagai peristiwa politik penting, seharusnya semua pihak menjaga suasana yang teduh, bukan malah membuat gaduh. (Hel)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply