Polisi Sarankan Jakarta Terapkan Aturan Ganjil-Genap Untuk sepeda motor

Polisi Sarankan Jakarta Terapkan Aturan Ganjil-Genap Untuk sepeda motor

Jakarta, Linkpublik.com

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyarankan pemerintah DKI Jakarta membatasi sepeda motor dengan menerapkan aturan melintas berdasar plat nomor polisi ganjil dan genap di ruas Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, guna mengurangi kemacetan lalu lintas kendaraan.

“Kami sarankan Gubernur DKI Jakarta untuk mengeluarkan aturan pembatasan sepeda motor yakni ganjil dan genap,” kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Polisi Halim Pagarra di Jakarta, Rabu.

Halim mendorong Pemerintah DKI Jakarta menerbitkan peraturan gubernur baru yang mengatur pembatasan sepeda motor di ruas Jalan MH Thamrin-Jalan Medan Merdeka Barat untuk mengurangi kemacetan lalu lintas kendaraan di jalur tersebut setelah Mahkamah Agung membatalkan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor.

Menurut dia, pelarangan sepeda motor melalui jalan raya MH Thamrin berdasarkan peraturan gubernur yang telah dibatalkan itu cukup efektif mengurangi kepadatan lalu lintas kendaraan.

Polda Metro Jaya, ia menjelaskan, akan berdiskusi dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta guna mencari solusi supaya lalu lintas kendaraan di ruas jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat tidak kembali macet setelah peraturan gubernur yang melarang sepeda motor melintasi jalur jalan tersebut dibatalkan.

Halim menjelaskan pula bahwa sepeda motor tidak bisa serta merta melintasi jalur jalan tersebut setelah pembatalan aturan pembatasan sepeda motor itu.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Andri Yansah kemarin juga mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan segera berkoordinasi dengan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya menyusul keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan pelarangan sepeda motor melintas di kawasan Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat.

“Sebagai langkah pertama, kami akan melakukan pembahasan terlebih dahulu mengenai mekanismenya. Kemudian, kami juga akan siapkan langkah-langkah antisipasi apabila larangan itu dicabut,” katanya.

Lebihlalanjut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan melaksanakan keputusan Mahkamah Agung yang membatalkan pelarangan kendaraan roda dua melintas di Jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, dan berjanji segera merevisi peraturan gubernur mengenai pembatasan sepeda motor.

“Yah keputusan MA itu harus dijalankan, kita didenda satu juta, dan revisi akan berjalan, tapi kajian ini lagi dilakukan oleh Pemprov, dikoordinasikan tadi malam. Kami langsung koordinasi Pak Dirlantas, Kepala BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) dan teman- teman stakeholder terkait,” kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahuddin Uno di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu.

Meski demikian, ia mengatakan, setelah keputusan itu pengguna sepeda motor tidak langsung bisa serta merta melintasi area pembatasan lalu lintas sepeda motor.

“Jadi selama rambu-rambu belum dicopot, selama kajian dan Pergub belum direvisi, motor masih tidak boleh di kawasan Thamrin. Tapi segera kami lakukan revisi dan setelah revisi Pergub disosialisasikan, dikomunikasikan, rambu dicopot, motor bisa masuk kembali. Ini mengembalikan rasa keadilan buat masyarakat Jakarta,” kata Sandiaga. (Hel)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *

Cancel reply